Otongmaitertika’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

ARTIKEL

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DALAM MENCEGAH “ILLEGAL LOGING”
Suatu Studi Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Bidang Kehutanan di Propinsi Riau

I. PENDAHULUAN

Bilamana kita mengacu kepada Penyerahan Kewenangan terhadap Penyelenggaraan Kehutanan di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; ada pendelegasian tugas dimaksud dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yaitu; pada pasal 66 :

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian Kewenangan kepada Pemerintah Daerah.
(2) Pelaksanaan Penyerahan sebagian Kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka Pegembangan Otonomi Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tersebut adalah; Kewenangan berupa Pelaksanaan Pengurusan Hutan yang bersifat Operasional. Sedangkan terhadap Peraturan Pemerintah dimaksud memuat aturan antara lain :

a. Jenis-jenis urusan yang kewenangannya diserahkan;
b. Tata cara dan tata hubungan kerja
c. Mekanisme pertanggungjawaban, dan
d. Pengawasan dan pengendalian.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pernerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa; urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi meliputi :

a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
b. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang;
c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat;
d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum;
e. Penaganan Bidang Kesehatan;
f. Penyelenggaraan Pendidikan dan Alokasi Sumberdaya Manusia Potensial;
g. Penanggulangan Masalah Sosial Lintas Kabupaten/kota;
h. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan Lintas Kabupaten/kota;
i. Pasilitasi Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
j. Pengendalian Lingkungan Hidup;
k. Pelayanan Pertanahan Lintas termasuk lintas Kabupaten/kota;
l. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
m. Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan;
n. Pelayanan Administrasi Penanaman Modal termasuk lintas Kabupaten/Kota;
o. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya yang Belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/kota dan;
p. Urusan Wajib Lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.

Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebagai Instansi Teknis Pemerintah Daerah Riau, dituntut untuk; lebih memantapkan kwalitas program kerja dalam rangka peningkatan Ekonomi Daerah.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat maka; pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu; fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan dilakukan juga; upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting hádala; agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas ligkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konservasi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Disamping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan maka; usaha kecil, menengah dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan. Badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha milik swasta Indonesia (BUMS Indonesia) serta koperasi yang memperoleh izin usaha di bidang kehutanan, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dan secara bertahap memberdayakannya untuk menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga setara dengan pelaku ekonomi lainnya.

Namun demikian prilaku para penerima izin pemanfaatan sumber daya hutan atau pengusaha yang menggunakan hasil hutan sebagai objek bisnis mereka ternyata akhir-akhir telah mengakibatkan exploitasi hutan secara berlebihan bahkan melakukan penebangan liar diluar kawasan izin yang diterimanya, sehingga hutan-hutan yang ada menjadi gundul dan secara tidak langsung berpengaruh kepada lingkungan yang ada disekitarnya. Prilaku seperti ini dapat dikatakan tindak pidana bidang kehutanan dimana mereka melakukan pembalakan liar, perusakan lingkungan hutan tanpa atau dengan izin yang mereka miliki.

Provinsi Riau dengan luas daratan sekitar 85.987.570 km2 (8.598.757 Ha) dan telah dialokasikan untuk kawasan hutan seluas 4.320.761,61 hektar. Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang kaya akan berbagai tipe ekosistem dan kehidupan liar. Sejak awal-awal pembangunan, sumberdaya hutan, Riau telah menjadi salah satu modal utama pembangunan ekonomi nasional, yang memberi dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor andalan pembangunan Provinsi Riau, dimana sektor ini telah menjadi salah satu motor penggerak pembangunan selama lebih dari 3 (tiga) dekade melalui penghasilan devisa, suplai industri terkait, serta sebagai pembangkit sektor lain. Lebih dari 70% sektor lain tergantung kepada manfaa’t, fungsi dan keberadaan hutan.

Namun di sisi lain, kebijakan pembangunan pada masa lalu tersebut telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari segi sumber daya, telah terjadi degradasi I deforestasi yang antara lain disebabkan oleh : Pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan, illegal logging, perambahan, occupasi lahan dan kebakaran hutan. Selama tiga tahun terakhir (2002-2005), laju deforestasi di Provinsi Riau telah mencapai rata-rata 241.438,60 hektar per tahun (7,61 %). Hal ini ditunjukkan oleh adanya kerusakan-kerusakan hutan berada pada hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi. Kerusakan bahkan diperburuk oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Sementara itu terjadi ekses kapasitas Industri pengelolaan kayu atas kemampuan suplai bahan baku lestari. Dari segi sosial ekonomi masyarakat lokal, dampak pembangunan kehutanan terhadap peningkatan kesejahteraan tidak cukup nyata akibat adanya proses marginalisasi masyarakat sekitar hutan yang nampak dari kesenjangan dan kemiskinan.

Permasalahan mendasar yang mengakibatkan kelemahan tersebut antara lain; orientasi yang terlalu bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi dan menitikberatkan pada produksi primer, kebijakan alokasi sumber daya yang tidak adil, sistem pengelolaan yang tidak memenuhi kaidah kelestarian, KKN, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, koordinasi antar sektor yang belum berjalan. Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan tidak mungkin tercapai, apabila paradigma lama masih dijadikan acuan. Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma secara mendasar. Paradigma baru pembangunan kehutanan adalah : pergeseran orientasi dari pengelolaan kayu (timber Management) menjadi pengelolaan sumber daya (resources-based management), pengelolaan yang sentralistik menjadi desentralistik serta pengelolaan sumber daya yang berkeadilan.

Untuk itu pengelolaan hutan ke depan perlu dilakukan secara profesional dan terencana sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi kemampuan hutan dengan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Riau mempunyai kewajiban dan tanggungjawab melakukan perubahan- perubahan kearah yang lebih baik yang didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Riau Nomor 15 tahun 2000, dengan tugas pokok :

- Melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Kehutanan
- Melaksanakan tugas pembantu di Bidang Kehutanan yang diserahkan Gubernur.

II. Pengertian Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 (seratus tiga puluh tujuh) tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. Namun, perhatian ilmuwan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum kehutanan masih kurang, penulis mencoba memaparkan pengertian hukum kehutanan dari berbagai pendapat yang ada.

Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari Boswezen Recht (Belanda) atau Forrest Law (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut forrest law (hukum kehutanan) adalah: “The System or body of old law relating to the royal forrest” ; artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.

Dari definisi di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. Di dalam Act 1971 ini tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik). Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa; yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah :

“Serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.”

Defenisi senada dengan definisi yang dirumuskan oleh; “Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kehutanan, yang disebut hukum kehutanan, adalah :

“Kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkut-paut dengan hutan dan pengurusannya.”

Hukum kehutanan dalam kedua definisi di atas dititikberatkan pada kekuasaan negara dalam pengelolaan dan pengurusan hutan dan kehu¬tanan semata-mata, padahal persoalan itu tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi juga menjadi urusan manusia secara perorangan, jika ia mengusahakan penanaman kayu di atas tanah hak miliknya. Oleh karena itu, penulis cenderung memberikan definisi hukum kehutanan sebagai berikut; Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan, yaitu :

(1) Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
(2) Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan;
(3) Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan tertulis adalah; kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sejak bangsa Indonesia merdeka. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-undang ini hanya berisi ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah.

Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jadi, sifatnya lokal. Hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis, adalah :

(1) Hak membuka tanah di hutan;
(2) Hak untuk menebang kayu;
(3) Hak untuk memungut hasil hutan;
(4) Hak untuk menggembalakan ternak, dan sebagainya.

Di berbagai daerah hak-hak tersebut diatur oleh desa, dan dahulu hak-hak adat itu dikuasai oleh raja, serta kini dikuasai oleh negara. Penggunaan hak-hak adat itu diatur sedemikian rupa, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Apabila negara menghendaki penguasaannya, hak-hak rakyat atas hutan tersebut harus mengalah demi kepentingan yang lebih besar. Penguasaan negara ini semata-mata untuk mengatur dan merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan kedudukan negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas.

Hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena individu (perseorangan) tersebut telah mengusahakan tanah miliknya untuk menanam kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga pengurusan dan pemanfaatannya diatur yang bersangkutan. Namun demikian, individu tersebut harus membayar beberapa kewajiban kepada negara, seperti membayar biaya pengujian, dan luran Hasil Hutan (IHH).

III. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (lex specialis) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila adaperaturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka; yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai lex specialis, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (lex specialis derogat legi generali).

Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari.

IV. Asas-Asas Hukum Kehutanan

Sebelum membicarakan asas hukum kehutanan perlu dikemukakan pengertian asas hukum. Menurut Van Eikema Hommes asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkret. Akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H, mengemukakan bahwa yang disebut dengan asas hukum bukanlah kaidah hukum konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan yang bersifat umum atau abstrak. Pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam peraturan hukum konkret.

Untuk menemukan asas-asas hukum tersebut harus dicari sifat umum dalam kaidah atau peraturan konkret. Hal ini berarti menunjuk pada kesamaan yang terdapat dalam ketentuan yang konkret itu.

Dari hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kehutanan, dapat dikemukakan asas-asas hukum kehutanan yang paling menonjol berikut ini :

(1) Asas Manfaat

Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak (lihat Pasal 13 ay at (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967). Manfaat itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung.

(2) Asas Kelestarian

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan manfaat yang terus-menerus (lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri).

Tujuan asas kelestarian hutan, adalah :

(a) Agar tidak terjadi penurunan atau kekosongan produksi (production gap) dari jenis kayu perdagangan (commercial treespecies) pada rotasi (cutting cycle) yang berikut, dan seterusnya,
(b) Untuk penyelamatan tanah dan air (soil and water conservation), dan
(c) Untuk perlindungan alam.

(3) Asas Perusahaan

Asas perusahaan adalah pengusaha harus mampu memberikan keuntungan finansial yang layak (lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990).

(4) Asas Perlindungan Hutan

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan hukum harus ikut berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit (lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).

Di dalam Pasal 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan asas-asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Asas-asas tersebut meliputi :

(1) Asas manfaat dan lestari;
(2) Kerakyatan dan keadilan;
(3) Kebersamaan;
(4) Keterbukaan, dan;
(5) Keterpaduan.

Kelima asas penyelenggaraan kehutanan dijelaskan berikut ini :

(1) Asas Manfaat dan Lestari

Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi.

(2) Asas Kerakyatan dan Keadilan

Asas kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyeleng-garaan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinyapraktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usana yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat). Monopsoni adalah penerimaan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat). Oligopoli adalah produsen barang dan atau jasa hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Sedangkan yang diartikan dengan oligopsoni adalah secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat (Pasal 18 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat).

(3) Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

(4) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penye lenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

(5) Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Di samping asas yang dikemukakan di atas, dikenal juga asas lain yang berlaku secara internasional, yaitu asas ecolabelling dan asas hutan berkelanjutan (sustainable forrest).

Asas ecolabelling adalah; suatu asas di mana semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan. Asas ini diintrodusir pertama kali oleh Austria melalui undang-undang tentang ecolabelling kayu tropis. Asas hutan berkelanjutan (sustainable forrest) adalah suatu asas di mana setiap negara dapat mengelola secara berkelanjutan dan meningkatkan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan.

Asas ini dikumandangkan dalam konferensi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro, Brasil, awal Juni 1992, dan pada prinsipnya setiap negara peserta konferensi harus melaksanakan segala isi konvensi dan kesepakatan secara konsekuen.
Dalam bidang kehutanan (Bab 14 Hutan) ada sepuluh tindakan yang harus dilakukan oleh setiap negara, yaitu :

(1) Menyediakan wilayah permanen untuk hutan alami dan hutan
modifikasi di setiap negara dan mengelolanya sedemikian agar
memenuhi kebutuhan semua sektor masyarakat;
(2) Menyelenggarakan sistem hutan cagar alam yang komprehensif;
(3) Menyelenggarakan dan mempertahankan daerah hutan modifikasi yang permanen;
(4) Menambah luas hutan buatan;
(5) Meningkatkan kapasitas nasional untuk mengelola hutan secara berkelanjutan;
(6) Menggalakkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
(7) Meluaskan upaya melestarikan sumber-sumber daya genetik hutan;
(8) Menciptakan pasar bagi produk hutan dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan dan menggunakan kayu secara efisien;
(9) Memanfaatkan harga dasar untuk merefleksikan harga kayu yang sesungguhnya;
(10) Menaikkan kapasitas negara-negara berpenghasilan rendah untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan (Bumi Wahana, 1993: 204-205). Pemerintah Indonesia menjabarkan prinsip sustainable farrest itu dalam program kerja Departemen Kehutanan.

V. Hubungan antara Negara dengan Hutan

Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki, melainkan suatu penger-tian yang mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik.

Hak negara dalam bidang kehutanan adalah berwenang untuk :
(1) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara;
(2) Mengatur pengurusan hutan dalam arti luas;
(3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).

Dalam Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan juga tentang hak negara atas hutan. Di dalam pasal itu ditentukan semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maksud penguasaan hutan oleh negara adalah memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

(1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
(2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan;
(3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penguasaan itu tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui kebenarannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Selain itu, Pemerintah juga mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian, untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala, dan berdampak luas serta bernilai strategis, Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Kemudian ketentuan itu disempurnakan dalam Pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pada hakikatnya tujuan pengurusan hutan dalam arti luas adalah untuk mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya, secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kegiatan-kegiatan yang diurus oleh negara dalam bidang kehutanan meliputi :

(1) Mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan, penataan, pembinaan dan pengusahaan hutan serta penghijauan;
(2) Mengurus hutan suaka alam dan hutan wisata serta membina margasatwa dan pemburuan;
(3) Menyelenggarakan inventarisasi hutan, dan;
(4) Melaksanakan penelitian tentang hutan dan hasil hutan serta manfaatnya, serta penelitian sosial ekonomi dari rakyat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).

VI. Pembalakan Liar (Illegal Loging)

Perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dalam kurun beberapa terakhir ini sedang mengalami krisis dan dirundung banyak masalah, terutama dalam hal tidak adanya kepastian hukum dalam men-bisnis kehutanan, termasuk tidak adanya kepastian kawasan hutan. Faktanya para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman industri (HPHTI) menghadapi konflik dengan masyarakat, mulai klaim areal kerja, tuntutan ganti rugi, kompensasi produksi, dan sebagainya. Belum lagi masalah-masalah lain, seperti; Iliton pekerja/buruh yang semakin sadar akan hak-haknya, semakin tingginya biaya produksi dan biaya-biaya sosial lainnya, membengkaknya nilai pinjaman Dana Reboisasi (DR) akibat depresiasi rupiah, kebijakan pembatasan jatah produksi, persaingan produk dari negara lain Ifagan harga relatif murah, dan maraknya praktek illegal logging dan illegal trade. Itu merupakan realita yang harus dihadapi oleh para pengusaha bidang Kehutanan.

Permasalahan terakhir merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang sangat mengancam kelangsungan hutan dan usaha kehutanan, sehingga Pemerintah memasukkan program pemberantasan penebangan hutan menjadi Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7501/Kpts-II/2002.

Faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan menurut Zain (1997 : 5) diakibatkan oleh :

a. Perbuatan karena kesengajaan subjek hukum, meliputi manusia dan atau badan hukum;
b. Perbuatan karena kelalaian subjek hukum, meliputi manusia dan atau badan hukum;
c. Ternak dan daya-daya alam (seperti gempa bumi, letusan gunung, banjir, dan sebagainya); dan
d. Serangan hama dan penyakit pohon.

Menurut penulis pada dasarnya kerusakan hutan disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu karena :

a. Faktor manusia, baik karena sengaja maupun kelalaian (kecerobohan); dan
b. Alam, seperti bencana alam, serangan hama dan penyakit dan sebagainya.

Khusus mengenai kegiatan penebangan liar (illegal logging) menurut analisis dan diskusi masalah yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam pada Rapat Kerja Nasional Departemen Kehutanan dan Perkebunan, tanggal 26 – 29 Juni 2000, disebutkan bahwa :

“Pembalakan ilegal dilakukan oleh suatu bisnis kegiatan Criminal yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat dan suatu jaringan kerja yang sangat ekstensif, sangat mantap, dan kokoh, sehingga sulit ditolak, diancam. dan sebenarnya secara M mengancam otoritas penegakan hukum kehutanan ….”

Berdasarkan terminologi, pengertian illegal berarti; tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum, sedangkan logging berarti; memotong atau menebang kayu. Jadi, illegal logging ber¬arti; kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum. Definisi illegal logging menurut International Tropical Timber Organization (ITTO) adalah; kegiat¬an logging yang tidak menerapkan asas kelestarian (unsustainable forest management).

Jika dikaitkan dalam praktek, pengertian (illegal logging) terbagi 2 (dua), yaitu; pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar, sedang¬kan pengertian secara luas menyangkut setiap perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan operasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu (TUK), pengolahan, dan pemasaran (Prasetyo, 2003).

Pengertian sederhana menurut Pasal 75 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, yang intinya mengukur sah atau tidaknya suatu hasil hutan adalah; dari kesesuaian antara isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan keadaan fisik dari jenis, jumlah, ataupun volume hasil hutan, dengan demikian, apabila :

(1) Sesuai, hasil hutan tersebut dinyatakan sah (legal);
(2) Dan tidak sesuai, hasil hutan tersebut dinyatakan tidak sah (illegal).

Illegal logging adalah; kegiatan pembukaan hutan atau kawasan hutan, eksploitasi hasil hutan, pengangkutan/peredaran hasil hutan dan pengolahan hasil hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam euphoria reformasi saat ini gangguan keamanan hutan masih saja berlangsung dengan gencar, sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat menuntut haknya yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Sebagian areal kawasan hutan baik kawasan hutan lindung, konservasi maupun produksi menjadi sasaran dari kegiatan pencurian kayu, penjarahan hutan dan perambahan kawasan hutan. Gangguan keamanan hutan yang terjadi melibatkan massa yang jumlahnya cukup besar dengan didukung oleh para pemodal yang kuat dan mempunyai jaringan sangat luas.

Kondisi tersebut menambah berkurangnya luas areal kawasan hutan yang seharusnya tetap dipertahankan untuk kepentingan/manfaat hutan dari segi Ekonomi, Sosial maupun Ekologi.

Petugas yang terlibat langsung dengan keamanan hutan terdiri dari Polisi Kehutanan (Polhut) sebanyak 281 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 104 orang, dan SATPAM Pengamanan Hutan (PT. RAPP dan PT. IKPP) yang berjumlah 1.409 orang. Jumlah personil ini sangat kurang apabila dibanding dengan luas kawasan hutan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga sering terjadi kasus penebangan liar tidak dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin.
Bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan tindakan illegal logging antara lain adalah :

a. Perambahan hutan/kawasan hutan tanpa izin.
b. Penebangan / pencurian hasil hutan tanpa izin.
c. Pengangkutan hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau menggunakan SKSHH palsu.
d. Pengolahan hasil hutan tanpa SKSHH.

Sedangkan modus operandi pelaku yang kerap dijumpai di lapangan antara lain adalah :

a. Perambahan hutan/kawasan hutan tanpa izin.
b. Perambahan kawasan hutan menggunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) fiktif.
c. Penebangan tanpa izin.
d. Penebangan di luar blok tebangan.
e. Penebangan berulang pada blok/petak yang telah diizinkan
sebelumnya (cuci mangkok)
f. Pengangkutan kayu tanpa surat keterangan sah hasil hutan (SKSHH) atau menggunakan SKSHH palsu
g. Pengangkutan / peredaran kayu menggunakan SKSHH lebih dari satu kali.
h. SKSHH tidak sesuai fisik
i. Manipulasi laporan/data dalam SKSHH & pelaporan TUHH lainnya
j. Penggelapan fisik / stok kayu

Kodisi penanganan illegal logging di Provinsi Riau saat ini adalah sebagai berikut :

a. Bahwa illegal logging yang terjadi di Provinsi Riau belum dapat ditangani secara tuntas karena persoalannya sangat kompleks dan multi dimensional.
b. Sesuai UU No. 41 tahun 1999, perlindungan hutan dilaksanakan oleh Pemerintah (pusat) dan menurut PP No. 62 Tahun 1998 Perlindungan Hutan diserahkan menjadi kewenangan kabupaten/kota.
c. Selain itu jumlah dan kualitas SDM Polisi kehutanan masih jauh dari rasio ideal (1 orang untuk 3000 Ha seperti diketahui kawasan hutan Riau lebih dari 4,5 Juta Ha sehingga diperlukan 1.500 orang). Namun demikian berbagai operasi penanggulangan illegal logging telah dilaksanakan baik secara fungsional (oleh tenaga polisi kehutanan) maupun gabungan seperti operasi wana laga dikoordinir Polri, dan Operasi Wana Bahari dikoordinir TNI-AL. Operasi Wana Laga dimulai tahun 2001 sesuai MoU Dephut dengan Polri Nomor 1342/DJ-IV/LH/2001 dan Nomor Pol.B/Ol/XII/2001 dan Add No. 1044/DJ-IV/LH/2003 dan No. Pol.B/1909/XI/2003/SDEOPS. Operasi Wana Bahari dimulai tahun 2001 sesuai MoU Dephut dengan TNI-AL Nomor 1341/Dj-IV/LH/2001&Nomor TNI-AL.R/766/XII/01/SOPS dan Add No. 961/DJ-IV/LH/200? dan No. R/653/X/2003/SOPS.

Sedangkan permasalahan yang timbul dalam rangka penanggulangan illegal logging di Provinsi Riau saat ini adalah :

a. Manajemen penanganan illegal logging belum ditangani secara holistik menurut Prinsip-prinsip Manajemen (5 M) mulai dari rekrutmen, pembinaan dan pendayagunaan, serta sistem komando polisi kehutanan sampai dengan sistem manajemen pengelolaan hutan.
b. Kekurangan Personil Polisi Kehutanan di Kabupaten/Kota belum dapat diisi melalui rekruitmen daerah karena menurut hasil pembicaraan kami dengan beberapa pemerintah kabupaten/kota, menyebutkan bahwa Badan Kepegawaian Negara menetapkan untuk pengadaan polisi kehutanan menjadi kewenangan Departemen Kehutanan. Padahal sesuai PP No. 62 tahun 1998 urusan perlindungan telah diserahkan kepada pemeritah kabupaten/kota (untuk kawasan produksi dan hutan lindung sedangkan untuk kawasan hutan konservasi sesuai UU No. 22 tahun 1999 menjadi urusan Pemerintah Pusat).
c. Penanganan hasil Wana Bahari oleh TNI-AL belum mampu ditindaklanjuti oleh Dinas Kabupaten/Kota karena kekurangan tenaga PPNS.
d. Penyelundupan kayu keluar negeri belum dapat ditanggulangi secara maksimal karena kabupaten/kota tidak mempunyai perangkat yang memadai baik personil maupun sarana dan prasarana.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan penaggulangan illegal loging tersebut adalah :

a. Melakukan Operasi Fungsional oleh Satgas Polisi Kehutanan untuk spektrum kecil dan sedang, sedangkan Operasi Gabungan dengan sandi Wana Laga dan Wana Bahari untuk spektrum yang luas.
b. Melakukan diklat terhadap Polisi Kehutanan dan PPNS yang ada.
c. Melaksanakan kerja sama dengan Negeri Johor, Malaka, Selangor melalui KK/JKK Sosek Malindo.
d. Kerjasama dengan aparat instansi terkait dalam melakukan penyuluhan hukum, mengumpulkan data, inteligen dan analisa modus operandi illegal loging, disamping itu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui mas media baik cetak maupun elektronik antara lain pemasangan papan pengumuman tentang larangan dan sanksi hukumnya, penyebaran leaflet/brosur, pemutaran film dan dialog interaktif mengenai illegal logging, perambahan hutan dan okupasi lahan.
e. Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak.
f. Melaksanakan reward dan punishment.

Kegiatan penebangan liar (illegal logging) merupakan permasalahan mil-dimensi yang disebabkan oleh faktor manusia, yang sudah berlangsung sejak zaman penjajahan dan bahkan meningkat lagi sejak era reformasi.

Penyebab utama illegal logging adalah korupsi, tidak jelasnya perundang-undangan, adanya diskriminasi undang-undang yang melarang masyarakat setempat mencari kehidupan dari pemanfaatan hutan, dan lemahnya penegakan hukum. Lebih lanjut, Suarga dkk. (2003: 279) berpendapat bahwa faktor-faktor yang turut mendukung illegal logging adalah :

a. Kebijakan Pemerintah Daerah melalui aparatnya yang kurang tegas terhadap sawmill-sawmill liar yang baru dibangun. Padahal, kegiatan tersebut merupakan mata rantai kelancaran market tujuan akhir illegal logging ke Pulau Jawa atau penyelundupan ke luar negeri;
b. Pasaran sawtimber liar di Puiau Jawa begitu menjamur melalui Pelabuhan Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Surabaya, atau pelabuhan lainnya. Pasaran sawtimber tersebut sebagian besar tanpa dokumen yang sah. Pemilik cukup membayar retribusi dan insentif tertentu, kayu leluasa dibongkar dan diangkut ke luar pelabuhan.
c. Ketatnya birokrasi pengurusan izin tebang dan peraturan tata usaha kayu dari instansi terkait, maupun pengawasan kegiatan oleh aparat hukum lainnya terhadap pengusaha legal.
d. Seringnya kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah malah bertolak belakang dengan tujuan mengurangi illegal logging, misalnya; terlalu mudah mengeluarkan izin Petak Rakyat (HPHH atau Kopermas) tanpa seleksi yang ketat.
e. Pemeriksaan dan pengawasan aparat Pemerintah terhadap industri legal yang telah lama berdiri, tidak seimbang (lebih ketat) dibanding pemeriksaan terhadap industri ilegal (sawmill-sawmill) yang berada di dalam wilayah pemeriksaannya.

Penanganan atau pemberantasan penebangan liar tidak mungkin diatasi hanya dari aspek yuridis saja, tetapi juga harus mencakup aspek-aspek lain, seperti aspek politis, sosiologis, ekonomis, dan sebagainya. Banyak pihak sudah melakukan upaya penanggulangan, tetapi tanpa adanya komitmen dan konsistensi para pihak hasilnya tidak akan maksimal. Pemberantasan illegal logging tidak bisa setengah hati, yang ditangani hanya kulit-kulitnya saja seperti menangani kupon putih, yang kecil ditangkap “mafia besar” justru leluasa malang-melintang.

Mengamati data kerusakan hutan di atas, maka kegiatan penebangan liar sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan harus ditangani secara serius dan terpadu. Penanganan penebangan liar tidak bisa dilakukan secara parsial.

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: